PRODI ILMU TANAH

Wilayah Jawa Tengah, terutama Karesidenan Surakarta akhir-akhir ini tidak tersentuh hujan lantaran musim kemarau.  Padahal, BMKG melalui laman resminya memperkirakan 76 persen wilayah Indonesia baru akan memasuki musim hujan sekitar Oktober – November mendatang, termasuk Jawa Tengah.
Selain itu  BMKG juga mengumumkan bahwa tingkat ketersediaan air tanah di wilayah Karesidenan Surakarta sangat minim, kurang dari 20 persen. Hanya sebagian kecil yang memiliki ketersediaan air sampai dengan 40 persen dari ketersediaan air rata-rata tahunan.  Sedangkan wilayah Jawa Timur hampir seluruhnya tidak memiliki tingkat ketersediaan air tanah lagi.
Hal itu berarti sebagian besar wilayah Karesidenan Surakarta, terutama yang berbatasan dengan Jawa Timur, terkena dampak kemarau berupa kekeringan sampai memasuki musim hujan yang baru akan datang sekitar 1-2 bulan lagi.  Dampak ini sudah mulai dirasakan oleh sebagian warga di Kabupaten Sragen dan Wonogiri, yang sudah bergantung pada pengiriman air bersih dari wilayah lain untuk kebutuhan hidup sehari-hari.  Mengapa kekeringan di wilayah ini dari tahun ke tahun dampaknya semakin meluas dan intensif?
Dilihat dari aspek topografi atau bentang lahan, wilayah Karesidenan Surakarta sebagian besar merupakan wilayah hulu dan tengah dari sungai Bengawan Solo, yang seharusnya sebenarnya merupakan wilayah dengan pengisian air tanah yang baik karena masih dekat dengan pegunungan.  Mengingat wilayah pegunungan merupakan wilayah yang sangat berperan dalam pengisian air tanah (groundwater) tidak saja air tanah pada wilayah hulu, namun juga air tanah sampai wilayah hilir  dengan mengaliri sungai-sungai bawah tanah di sepanjang wilayah itu.
Saat ini fenomena eksploitasi air tanah yang semakin tidak terkendali membuat “tabungan” air tanah dari jutaan tahun lalu tersebut terkuras secara drastis. Sektor pertanian yang tadinya dioptimalkan hanya memanfaatkan air permukaan dari waduk atau sungai saja untuk kebutuhan pengairannya, lima tahun terakhir ini justru semakin intensif menyedot air dari baik sumur dangkal maupun dalam (deep well) untuk mengairi sawah-sawah.
Sehingga FAO melaporkan bahwa sektor pertanian saja telah mengambil porsi 75 persen dari air tanah untuk irigasi.  Padahal air tanah adalah air dengan kelas kualitas yang paling tinggi yang seharusnya penggunaannya untuk keperluan air minum.  Sedangkan air untuk irigasi bisa menggunakan kelas kualitas di bawahnya.  Jika terus dibiarkan, hal ini akan mengancam ketersediaan air bersih di masa depan, mungkin tidak hanya musim kemarau tapi juga di musim hujan, bahkan di wilayah pegunungan sekalipun.
Faktor lain yang mengancam intensifnya bencana kekeringan di wilayah ini adalah alih fungsi lahan yang terus terjadi. Wilayah Tawangmangu yang merupakan wilayah atas yang berfungsi sebagai kawasan hutan, yang kini menjadi terbuka dan tererosi.  Hal itu menyebabkan wilayah gunung semakin kehilangan fungsinya sebagai wilayah “pengisi” air tanah ketika musim hujan tiba.
Peningkatan populasi dan era industrialisasi yang menuntut penambahan pemukiman dan semakin berkembangnya kawasan industri memperparahnya dengan semakin terdegradasinya tanah dan tertutupnya permukaan tanah yang menghalangi proses infiltrasi air. Malah sebaliknya eksploitasi air tanah pada wilayah ini semakin besar.  Hal terakhir yang menambah parah ancaman bencana kekeringan adalah fenomena perubahan iklim, di mana suhu udara semakin meningkat yang mengakibatkan semakin tingginya penguapan.  Hal itu dapat memicu semakin besarnya kehilangan air tanah, bahkan pada sebagian wilayah di Afrika mengakibatkan penggurunan, yaitu berubahnya suatu wilayah menjadi gurun yang tandus.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kekeringan yaitu dengan meningkatkan penggunaan air permukaan untuk pertanian. Para petani perlu di dorong untuk berswadaya membuat embung di setiap lahan yang dimilikinya.  Sehingga ketika turun hujan, air dapat “ditabung” dan digunakan untuk irigasi kembali secara cepat jika air kurang.  Kedua adalah dengan mengimplementasikan kembali kearifan lokal untuk pertanian, yaitu tidak memaksakan tanam jika air tidak cukup, tapi mengganti dengan jenis tanaman yang tidak perlu air banyak atau bahkan memberakan (mengistirahatkan) saja tanahnya sementara sampai hujan.
Selanjutnya perlu diupayakan pembatasan pengalihan fungsi lahan dari kawasan hijau menjadi pertanian, pemukiman atau industri, yang akan membantu meningkatkan kembali pengisian air tanah saat hujan sekaligus mengurangi pemanasan udara karena dampak perubahan iklim.  Banyak cara secara individu yang dapat dilakukan juga seperti membuat biopori-biopori pada pekarangan rumah, menampung air dari atap, dan memberi kesadaran kepada setiap anggota keluarga akan pentingnya penggunaan air secara hemat dan efisien.
Pengimplementasian strategi di atas memerlukan pendorong, pendamping dan pengawas.  Di sinilah peran strategis kampus diperlukan, untuk menerapkan program-program dalam pengejawantahan strategi tersebut. Misalnya edukasi baik kepada mahasiswa melalui kuliah-kuliah yang disampaikan atau berupa penyuluhan kepada masyarakat, hingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran setiap individu dan kelompok. Kemudian memotivasi untuk mau berperan secara partisipatori, sambil terus mendampingi implementasinya melalui program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hingga mengevaluasi kekurangan-kekurangan dalam pengimplementasian program-program tersebut dan meningkatkannya lagi melalui riset-riset interdisiplin yang terstruktur.

Sumber : https://dok.joglosemar.co/baca/2017/09/11/komariah-dosen-ilmu-tanah-fakultas-pertanian-uns-swadaya-embung.html